Lamtim Terapkan Transaksi Non Tunai untuk Akuntabilitas Dan Transparansi

ADSENSE 336 x 280

Lamtim Terapkan Transaksi Non Tunai untuk Akuntabilitas Dan Transparansi

Lampung Timur,Kejarfakta.com -- Pemerintah Kabupaten Lampung Timur (Lamtim), Gelar Sosialisasi Peraturan Bupati Transaksi Non Tunai, sistem Pembayaran Non Tunai (TNT) dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah dan Pemda Online Bank Pembangunan Daerah di lingkungan Pemkab setempat.

Berdasarkan surat edaran Mendagri Nomor 910/1866/SJ tanggal 17 April 2017 tentang implementasi transaksi non tunai pada Pemerintah Daerah dan nomor 910/1867/SJ 17 April 2017 tentang implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten. Acara yang berlangsung di Aula Bawah Setdakab Lampung Timur, Selasa (27/11/2018).

Dalam acara yang dipimpin Assisten Bidang Administrasi Umum Lamtim Wan Ruslan, menyampaikan Percepatan Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (TNT), Untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Keuangan Daerah.

“ Itu dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan dan manfaat". Ungkap Wan Ruslan

ADSENSE Link Ads 200 x 90

class="MsoNormal">

Lamtim Terapkan Transaksi Non Tunai untuk Akuntabilitas Dan Transparansi

"Pelaksanaan transaksi non tunai dilaksanakan pada belanja daerah/pengeluaran yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran/pembantu bendahara, pengeluaran dan penerimaan oleh bendahara penerimaan/pembantu bendahara penerimaan. Dalam upaya pelaksanaan transaksi non tunai (TNT) agar BPKAD dan BAPENDA untuk dapat berkoordinasi kepada lembaga keuangan/non lembaga keuangan seperti OJK, BI dan BANK RKUD/BANK LAMPUNG. sehingga pelaksanaan transaksi non tunai berjalan dengan maksimal dan produk-produk dari BANK LAMPUNG dapat membantu berjalannya TNT seperti sms banking, penambahan mesin ATM dan pelayanan lainnya", tegas Wan Ruslan

“Dimana wilayah Kabupaten yang begitu luas, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada menuju E-government. Apabila diperlukan pembelajaran praktek ke Kabupaten/Kota yang sudah berjalan maksimal, agar dapat berkoordinasi dan melaksanakannya. Dan diperlukan komitmen bersama dengan para organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mensukseskan dan melancarkan TNT di bumei tuwah bepadan yang kita cintai", Pungkas Wan Ruslan (Kominfo Lamtim)

from berita lampung | beritaonline | berita lampung barat | KejarFakta.com https://ift.tt/2DL1KJ2
via IFTTT

ADSENSE 336 x 280 dan ADSENSE Link Ads 200 x 90