ADSENSE 336 x 280
Games Simanjuntak Kabid Pemerintahan Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (DPMP) Lampung Barat
Lampung Barat, Kejarfakta.com -- Games Simanjuntak Kabid Pemerintahan Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (DPMP) Lampung Barat (Lambar), memaparkan 89 pekon dari 131 jumlah keseluruhan Pekon di Lambar, telah terverifikasi dan diserahkan ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), Kamis (4/4/19).
Menurutnya, pada 4 Februari 2019 yang lalu, dilakukan launching aturan pelaksanaan desa baik aturan Pemerintahan Desa ataupun peraturan pengelolaan desa. Bersamaan dengan itu, Anggaran Dana Desa (ADD) sudah dapat dicairkan.
Akan tetapi dalam pelaksanaannya, beberapa pekon terkendala dalam penyusunan rencana dan penetapan aparat pekon itu sendiri, sehingga memasuki bulan
ADSENSE Link Ads 200 x 90
April terdapat 42 pekon yang belum terverifikasi.
Games menambahkan, kendala dalam penyusunan aparat pemerintahan pekon menjadi salah satu penyebab lambatnya pencairan dana ADD 2019.
"Beberapa kendala terkait pencairan ADD, yaitu adanya beberapa pekon yang tersendat dalam pelaporan tahun anggaran 2018 lalu, bahkan sudah lewat dari batas akhir pelaporan, juga adanya kendala dalam penyusunan aparat pemerintahan pekon. Ditambah susahnya memadukan rencana pekon dengan program kabupaten," ucapnya.
Pengelolaan ADD tahun 2019 sendiri, harus sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan ADD.
Games menambahkan, sudah menghimbau baik dari aparat pekon sampai kecamatan.
"Kita sudah menghimbau baik dari aparat pekon sampai kecamatan. Kecamatan harus berkoordinir pada pekon-pekon yang ada, dalam pelaksanaan pengelolaan desa, yang diatur dalam (pasal 154 bab XI) tentang pembinaan dan pengawasan desa oleh camat atau sebutan lain," ungkapnya.
Reporter : Ade Irawan
Editor : Ahsanuri
from berita lampung | beritaonline | berita lampung barat | KejarFakta.com https://ift.tt/2ONJu57
via IFTTT
ADSENSE 336 x 280
dan
ADSENSE Link Ads 200 x 90
Games menambahkan, kendala dalam penyusunan aparat pemerintahan pekon menjadi salah satu penyebab lambatnya pencairan dana ADD 2019.
"Beberapa kendala terkait pencairan ADD, yaitu adanya beberapa pekon yang tersendat dalam pelaporan tahun anggaran 2018 lalu, bahkan sudah lewat dari batas akhir pelaporan, juga adanya kendala dalam penyusunan aparat pemerintahan pekon. Ditambah susahnya memadukan rencana pekon dengan program kabupaten," ucapnya.
Pengelolaan ADD tahun 2019 sendiri, harus sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan ADD.
Games menambahkan, sudah menghimbau baik dari aparat pekon sampai kecamatan.
"Kita sudah menghimbau baik dari aparat pekon sampai kecamatan. Kecamatan harus berkoordinir pada pekon-pekon yang ada, dalam pelaksanaan pengelolaan desa, yang diatur dalam (pasal 154 bab XI) tentang pembinaan dan pengawasan desa oleh camat atau sebutan lain," ungkapnya.
Reporter : Ade Irawan
Editor : Ahsanuri
from berita lampung | beritaonline | berita lampung barat | KejarFakta.com https://ift.tt/2ONJu57
via IFTTT
0 Response to "89 Pekon Dari 131 Pekon di Lambar Telah Terverifikasi"
Post a Comment