Walikota Padang Sidempuan Didemo Lagi

ADSENSE 336 x 280

Padang Sidempuan, Kejarfakta.com --
Copot Kadis Sosial Kota Padang Sidimpuan, begitu teriak puluhan orang pengunjuk rasa yang mengatas namakan Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi mendatangi kantor wali kota Padang Sidempuan, Jumat (12/11/2018).

Sesampai di kantor walikota pengunjuk rasa melaksanakan orasi di depan Kantor walikota Padang Sidempuan.

Dalam orasinya menyebutkan supaya Kadis Sosial di copot dari jabataannya karena menurut dungaan ada kegiatan yang tumpang tindih yakni kengiatan belanja peralatan sekolah, dan belanja pakaian sekolah yang ditampung pada anggaran tahun 2018, dan di anggap gagal dalam menjalankan tugas, kata Koordinator lapangan Syarif Musannif Nasution.

Ditambahkan lagi pada orasinya terkait penggunaan anggaran tahun 2017, mengevaluasi Kepala Dinas Sosial Kota Padang Sidempuan terkait pelaksanaan dan pengendalian PKH/ monev H, Pelaksanaan BPNT/ Ferivali data BPNT, Pengendalian E-Warung Kube dan lain-lain.

Adapun alasannya sebagai berikut :

1. Berdasarkan tufoksi Kepala Dinas Sosial selaku pembina didalam Organisasi Pelaksana PKH tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, sering menyampaikan penilaian miring terhadap pelaksanaan PKH dan terkesan melakukan pembiaran dengan tidak mensinergikan tikor PKH kepada Pelaksana PKH Kota dan juga Kecamatan se-Kota Padang Sidempuan.

Pelaksanaan BPNT sangat terkesan rancu antara lain masalah Ferivikasi dan Validasi data BPNT sampai sekarang masih belum selesai dan masih banyak KPM BPNT yang masih bermasalah akibat lemahnya pengendaliannya dan bahkan yang layak menerima masih banyak tapi tidak terakomodir sementara anggaran pendataan ada di tampung bahkan anggaran monev juga ditampung.

2. Mengevaluasi Kepala Dinas Sosial terkait Dugaan Pemotongan Anggara Kegiatan sebesar 25 % dan seterusnya. Merealisasikan anggaran Alat Kantor seperti Komputer PKH, printer, Hardish dan Kursi. Berdasarkan pagu anggaran tahun 2018 kami sangat kecewa dengan potongan kegiatan dan

ADSENSE Link Ads 200 x 90

pengganti transpor yang dilakukan Kepala Dinas, menyebabkan pencapaian hasil program tidak tercapai hingga saat ini pengganti transport kami belum penuh diberikan dan informasi yang kami dapat, uang pengganti transpor tersebut digunakan oleh kepala Dinas begitu juga alat kantor, printer, Hardish idealnya direalisasikan di triwulan pertama namun hingga kini belum direalisasikan.

Pada tahun 2017 Dinas Sosial menampung anggaran untuk pembinaan sosial bagi anak gelandangan dan pengemis senilai Rp. 66.840.000 dengan target berkurangnya gelandangan dan pengemis, yang jadi pertanyaan berapa kali kegiatan ini di laksanakan pada tahun 2017.

Serta Dinas Sosial Kota Padang Sidimpuan meganggarkan untuk kegitan Pengobatan penyakit terhadap lanjut usia di dalam panti jompo senilai Rp. 114.575.000, untuk pengadaan obat-obatan senilai Rp. 26.000.000, lanjut usia yang mendapat pengobatan 65 dan panitia kengiatan 20 orang, dokter untuk kegiatan tersebut 16 orang serta perawat 32 orang.

"Dalam hal ini kami meminta daftar nama dokter dan perawat tersebut ? Menurut amatan kami kegiatan ini hanya 2 kali pelaksanaan. Dimna kegitan ini di laksanakan sehingga memerlukan untuk Belanja sewa gedung," ungkap Syarif selaku kordinator lapangan.

Setelah pengunjuk rasa menyampaikan aspirasinya didepan kantor walikota yang berdurasi kurang lebih 1 jam tidak lama kemudian walikota Padang Sidempuan datang untuk menaggapi langsung aspirasi yang di sampaikan. walikota berterimakasih kepada pengunjuk rasa dan mengapresiasi gerakan tersebut dan akan memanggil kadis sosial untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan terkait penggunaan anggaran sesuai yang di tuntut pengunjuk rasa.

"Sesudah kita mendapatkan penjelasan dari Kadis Sosial, maka kita akan sampaikan hasilnya kepada teman-teman pengunjuk rasa ujar wali Kota Padang Sidempuan," ungkap walikota.

Reporter : ABH
Editor : Eko Setio

from berita lampung | beritaonline | berita lampung barat | KejarFakta.com https://ift.tt/2GmyDOW
via IFTTT

ADSENSE 336 x 280 dan ADSENSE Link Ads 200 x 90