ADSENSE 336 x 280
Ketua DPW Lembaga Investigasi Tipikor Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel), Dorlansyah Hasibuan. (Foto: ABH)
Padang Lawas, Kejarfakta.com -- Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel), telah melakukan komfirmasi kebeberapa Kepala Sekolah di wilayah Padang Lawas terkait Bantuan Operasi Sekolah (BOS), Minggu (16/12/2018).
Ketua DPW Lembaga Investigasi Tipikor Tabagsel, Dorlansyah Hasibuan, melalui telepon selulernya saat di hubungi Kejarfakta.com mengenai masalah itu menyampaikan, pihaknya mendapatkan informasi yang akurat.
"Kepala sekolah menyampaikan kepada kami selaku pengurus dan anggota LI-Tipikor,
ADSENSE Link Ads 200 x 90
bahwa anggaran dana BOS telah ada pemotongan sekitar 1,5 persen dari jumlah pencairan dana BOS per sekolah. Ini dapat kita pertanggungjawabkan sesuai pengakuan beberapa kepala sekolah kepada kami, sehingga kami mengambil kesimpulan bahwa kejadian ini wajib dilaporkan kepada penegak hukum atau sudah dilaporkan ke Polres Tapanuli Selatan," terang Dorlansyah.
Ia juga menambahkan, bukan hanya dana BOS yang menjadi pertanyaan, melainkan kertas ujian mulai dari UN, UAS, PJOk, Baleho, Kartu ujian siswa semua harus bayar. Sehingga mengakibatkan kerugian Negara puluhan miliar rupiah.
"Akibat dari adanya pernyataan maupun pengakuan beberapa kepala sekolah tentang alat bukti pelaporan kami keranah hukum, hingga memberi efek terhadap beberapa sekolah tidak mendapatkan kertas ujian bahkan sampai dengan hari ini. Banyak kepala sekolah yang tidak mendapatkan buku Raport padahal, Sabtu 22 Desember 2018 sudah harus menerima Raport," terangnya.
Untuk itu kata Dorlansyah Hasibuan, dimohon kepada pihak yang berwajib maupun yang berwenang agar dapat kiranya mengusut sampai tuntas tentang permasalahan ini. "Dan sangat jelas diduga Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Padang Lawas telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan telah menghambat nawacita generasi bangsa," tandasnya.
Reporter : Abh
Editor : Eko Setio
from berita lampung | beritaonline | berita lampung barat | KejarFakta.com https://ift.tt/2LlyY3v
via IFTTT
ADSENSE 336 x 280
dan
ADSENSE Link Ads 200 x 90
Ia juga menambahkan, bukan hanya dana BOS yang menjadi pertanyaan, melainkan kertas ujian mulai dari UN, UAS, PJOk, Baleho, Kartu ujian siswa semua harus bayar. Sehingga mengakibatkan kerugian Negara puluhan miliar rupiah.
"Akibat dari adanya pernyataan maupun pengakuan beberapa kepala sekolah tentang alat bukti pelaporan kami keranah hukum, hingga memberi efek terhadap beberapa sekolah tidak mendapatkan kertas ujian bahkan sampai dengan hari ini. Banyak kepala sekolah yang tidak mendapatkan buku Raport padahal, Sabtu 22 Desember 2018 sudah harus menerima Raport," terangnya.
Untuk itu kata Dorlansyah Hasibuan, dimohon kepada pihak yang berwajib maupun yang berwenang agar dapat kiranya mengusut sampai tuntas tentang permasalahan ini. "Dan sangat jelas diduga Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Padang Lawas telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan telah menghambat nawacita generasi bangsa," tandasnya.
Reporter : Abh
Editor : Eko Setio
from berita lampung | beritaonline | berita lampung barat | KejarFakta.com https://ift.tt/2LlyY3v
via IFTTT
Related Posts :
Reza Rahadian Terpilih Jadi Ketua Komite FFI 2021-2023, Ini Program Kerjanya- Indonesia Jadi Negara Maju 2045, Ini Pesan Mendalam Ridwan Kamil untuk Anak-anak Jabar
- Banjir Bandang Terjang Jerman, 44 Orang Tewas, Dampak Kerusakan Mengerikan
- Sambil Bagikan Sembako, Polisi Tertibkan Warga yang Masih Bekerja di Malam Hari dengan Santuy
- Ini Cerita Thaariq dan Latief, 2 Vaksinator Muda UNS yang Menginspirasi
0 Response to "Coba Lawan Hukum Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Padang Lawas di Laporkan"
Post a Comment